Kedungkandang - Komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan terus diwujudkan melalui perluasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), masyarakat kini memperoleh kemudahan akses pembiayaan untuk mendukung pengembangan usaha sekaligus pemenuhan kebutuhan hunian.
// RELATED STORIES
Suka dengan artikel ini?
Dapatkan lebih banyak informasi teknologi menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe Sekarang →Berdasarkan pantauan redaksi dalam sosialisasi KUR di SMA Negeri 6 Kota Malang pada Jumat (3/7/2026), Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, menegaskan komitmen pemerintah untuk menghadirkan program perumahan yang bersih, transparan, dan tepat sasaran. Selain memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM, pemerintah memastikan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah dilakukan secara akuntabel agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang berhak.
Menurut Menteri Maruarar, program KUR diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan UMKM, membuka lapangan kerja, serta mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap praktik rentenir. Pemerintah terus memperkuat kolaborasi dengan sektor perbankan agar masyarakat semakin mudah memperoleh pembiayaan usaha dengan persyaratan yang ringan dan terjangkau.
Dari pengamatan tim redaksi di lokasi, Menteri Maruarar menekankan bahwa pemerintah tidak ingin pelaku UMKM kehilangan kesempatan berkembang hanya karena terkendala akses permodalan. Kemudahan akses KUR menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan usaha kecil, membuka lapangan kerja baru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi di tingkat akar rumput.
"Kami ingin seluruh kebijakan pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ketika UMKM tumbuh, ekonomi daerah akan bergerak, lapangan kerja bertambah, dan kesejahteraan masyarakat ikut meningkat. Karena itu kami akan terus mengawal program-program Presiden Prabowo Subianto agar berjalan tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi rakyat," ujar Menteri Maruarar.
Menteri Maruarar juga menegaskan pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap setiap bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan program perumahan. Menurutnya, Program BSPS harus benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat turut mengawasi pelaksanaannya agar berlangsung transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
"Pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap penyimpangan. Program BSPS harus benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak. Karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat ikut mengawasi agar pelaksanaannya berlangsung transparan dan tepat sasaran," tegasnya.
Komitmen tersebut juga sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan formal bagi masyarakat. Penyaluran KUR dengan plafon hingga Rp100 juta dapat diakses tanpa agunan tambahan sesuai ketentuan pemerintah. Hal ini diharapkan membuat semakin banyak pelaku UMKM memperoleh akses permodalan yang mudah, terjangkau, dan terhindar dari praktik pinjaman informal maupun rentenir.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang dibangun antara Kementerian PKP RI, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dalam menghadirkan program strategis yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, kolaborasi tersebut tidak hanya mempercepat penyediaan hunian layak, tetapi juga memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM melalui skema perbankan yang semakin inklusif.
Ali menilai kebijakan pembiayaan yang memberikan kemudahan, termasuk fasilitas pinjaman tanpa agunan hingga Rp100 juta, menjadi langkah konkret untuk memperluas akses permodalan sekaligus melindungi masyarakat dari praktik pinjaman informal yang selama ini membebani pelaku usaha kecil. Program tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan UMKM yang lebih sehat dan memperkuat stabilitas ekonomi daerah.
"Kita tahu sendiri, celah rentenir masuk itu adalah ketika ada inisiatif dari masyarakat memulai usaha namun perbankan belum percaya. Dengan kebijakan baru yang mempercepat dan mempermudah ini, tentu mempermudah bagi kita dan membawa kemaslahatan bagi stabilitas ekonomi masyarakat," pungkas Ali saat diwawancarai oleh tim redaksi.