Uang negara adalah urusan yang pelik dan Jambi memilih untuk bersikap tenang namun waspada. Menurut Gubernur Jambi Al Haris, pemerintah provinsi kini sedang menimbang kembali keputusan untuk menerima calon pegawai negeri sipil baru. Langkah ini diambil bukan karena ketiadaan ruang, melainkan demi menyelamatkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dari pembengkakan biaya belanja langsung yang tidak perlu.
// RELATED STORIES
Suka dengan artikel ini?
Dapatkan lebih banyak informasi teknologi menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe Sekarang →Berdasarkan penjelasan Al Haris, kekhawatiran terbesar adalah sisa ruang anggaran untuk pembangunan daerah akan menyusut jika pengeluaran gaji pegawai terus membumbung tinggi. "Kalau menerima pegawai baru, kita khawatir nanti anggaran membengkak untuk belanja gaji pegawai, maka kita sulit untuk membangun daerah," ucapnya dengan nada tegas. Dari pantauan redaksi, kebijakan ini juga dipengaruhi oleh aturan pusat yang membatasi porsi belanja gaji maksimal tiga puluh persen dari total anggaran.
Pemerintah kini memilih jalan yang lebih sunyi namun terarah, yaitu memberdayakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Melalui pengamatan tim redaksi, fokus utama saat ini bergeser pada penyelesaian status ribuan tenaga honorer yang tersisa. Jika memang ada celah untuk formasi baru, prioritas hanya akan diberikan kepada posisi yang benar-benar darurat seperti guru bidang studi tertentu dan dokter spesialis yang kuotanya masih kosong.
Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman, penataan tenaga kerja ini merupakan strategi efisiensi yang mutlak. Saat ini ada tanggung jawab besar untuk mengalihkan sekitar 6.438 pegawai honorer menjadi PPPK paruh waktu. "Kita punya tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah PPPK," kata Sudirman, menutup pembicaraan tentang anggaran yang harus dijaga agar tanah Jambi tetap bisa membangun jalannya sendiri.