Pemerintah Kota Bandung terus bergerak mematangkan cetak biru transportasi massal masa depan. Setelah setahun penuh menguji keandalan angkot pintar di jalanan yang padat, evaluasi mendalam mulai membuahkan hasil nyata. Dari pantauan redaksi, inovasi angkutan umum berbasis listrik ini dinilai mampu beroperasi dengan performa yang memuaskan dan efisien.
// RELATED STORIES
Suka dengan artikel ini?
Dapatkan lebih banyak informasi teknologi menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe Sekarang →Namun, jalan menuju modernisasi transportasi publik ini tidaklah murah. Biaya pengadaan kendaraan listrik menjadi tembok besar yang harus dilalui oleh para pemangku kebijakan. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menegaskan bahwa harga satu unit angkot listrik saat ini melambung hingga dua kali lipat dibandingkan dengan armada konvensional.
"Hasil evaluasi menunjukkan secara operasional angkot pintar sudah sangat baik. Tetapi tantangannya ada pada biaya pengadaan. Harga angkot listrik bisa mencapai dua kali lipat dibandingkan angkot konvensional," ujar Farhan saat ditemui di Pendopo Kota Bandung.
Berdasarkan keterangan resmi, skema pembiayaan baru kini tengah digodok bersama Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Perhubungan. Langkah taktis ini diambil agar proses pengadaan armada hijau tersebut dapat terus berjalan secara berkelanjutan tanpa memberatkan satu pihak.
Menurut rencana yang disiapkan, armada angkot pintar ini nantinya akan dioperasikan langsung oleh jajaran koperasi angkutan legendaris Kota Bandung, termasuk Kobutri, Kopamas, dan Kobanter. Dari hasil pengamatan tim redaksi, langkah ini diambil untuk menjaga keseimbangan ekonomi para sopir lokal yang telah puluhan tahun menjadi urat nadi transportasi kota.
Tantangan lain yang muncul ke permukaan adalah rencana konvergensi atau konsolidasi kepemilikan armada yang rumit. Menyatukan ratusan pemilik angkot individu ke dalam satu payung badan usaha membutuhkan perhitungan yang cermat dan kepala dingin karena melibatkan benturan kepentingan yang tidak sedikit.
"Konvergensi masih terus dihitung. Menyatukan beberapa pemilik angkot menjadi satu entitas usaha bukan perkara mudah. Karena itu kami sedang menyusun model bisnis yang tepat," kata Farhan menambahkan.
Pada akhirnya, masa depan angkot pintar ini akan bertumpu pada komitmen pendanaan bersama. Menurut Farhan, keberhasilan migrasi transportasi massal ini mutlak memerlukan intervensi keuangan melalui skema subsidi yang mengikat dari Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, hingga Pemerintah Pusat.
"Mesti ada bisnis model yang fix di mana nanti Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sama-sama memberikan subsidinya. Karena harus disubsidi, tidak mungkin tidak," tutur Farhan menutup perbincangan.