Laut pasang datang setiap hari di Belawan dan airnya naik ke rumah-rumah warga. Banjir rob adalah musuh yang tangguh. Wali Kota Medan Rico Waas tahu hal itu, dan dia bicara dengan jujur tentang mengapa air masih terus menggenang. Berdasarkan keterangannya, masalah terbesar bukanlah air itu sendiri, melainkan tanah tempat air itu berdiri. Legalitas lahan menghambat segalanya.
// RELATED STORIES
Suka dengan artikel ini?
Dapatkan lebih banyak informasi teknologi menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe Sekarang →Banyak tanah di Belawan bukan milik Pemerintah Kota Medan. Ketika pemerintah ingin membangun jalan dan drainase yang baik untuk menahan air, mereka terbentur aturan hukum. Menurut Rico Waas, pemerintah tidak bisa membangun di atas tanah yang bukan milik mereka. "Sehingga pembangunan jalan, drainase maupun fasilitas umum sering terkendala. Sering kali pemerintah tidak bisa masuk karena tanahnya bukan milik pemerintah. Ini yang harus kita petakan dan benahi bersama," ujarnya di Rumah Dinas Wali Kota Medan.
Persoalan ini rumit dan membutuhkan ketegasan. Pintu keluar jalan tol di Belawan menjadi contoh nyata tentang bagaimana kewenangan menjadi kabur antara pemerintah dan Pelindo. Rico Waas tidak ingin ada saling tuduh. Dia memilih untuk bekerja bersama Kementerian Pekerjaan Umum untuk memetakan kepemilikan lahan secara jelas.
Rico Waas mengatakan, "Karena itu, Pemkot Medan bersama Kementerian Pekerjaan Umum akan memetakan status kepemilikan lahan agar pembagian tanggung jawab pembangunan menjadi jelas. Kita harus memiliki persepsi yang sama. Berapa persen lahan milik Pemkot, berapa persen milik Pelindo. Tidak perlu saling menyalahkan. Kalau itu lahan Pemkot, maka menjadi kewajiban kami membangun jalan, drainase hingga penyediaan air bersih."
Menurut pria nomor satu di Medan tersebut, memindahkan manusia tidak semudah memindahkan barang. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa relokasi ke Kampung Nelayan gagal karena warga kehilangan mata pencaharian. Mereka kembali ke tempat yang banjir karena laut adalah tempat mereka mencari makan. Rumah pemberian pemerintah dijual karena jaraknya terlalu jauh dari pelabuhan.
Rico Waas menyadari bahwa sebuah rumah tanpa pekerjaan adalah hal yang sia-sia bagi seorang nelayan. "Relokasi harus disiapkan bersama pekerjaannya juga. Infrastruktur dibenahi secara bertahap. Dengan rob yang terus datang, kita harus memetakan solusi dengan benar," katanya. Tanggul penahan air sudah dirancang, namun sebagian warga menolak. Tanggul itu memotong akses mereka ke laut.
Rencana besar lainnya adalah melakukan normalisasi Sungai Deli. Rico Waas ingin membersihkan sungai itu agar air bisa mengalir lancar ke utara. Dia ingin menata kawasan kumuh dengan cara yang manusiawi, namun tetap menegakkan hukum yang berlaku. Baginya, manusia adalah yang utama.
"Aturan harus ditegakkan, tetapi fasilitas juga harus kita siapkan. Kalau direlokasi, sekolah kita bantu, fasilitas kita siapkan. Yang penting bagaimana kita berbuat untuk manusia," ucap Rico Waas tegas. Tanah yang ditinggalkan warga nantinya akan diubah menjadi ruang terbuka hijau dan tempat resapan air.
Berdasarkan laporan dari pertemuan tersebut, Ketua DPP Lembaga Masyarakat Belawan, Effendy, datang membawa keluhan dari orang-orang di Kampung Nelayan Seberang. Air pasang masih merendam lantai rumah mereka. Mereka membutuhkan kepastian dari pemerintah, dan mereka membutuhkan tindakan yang nyata, bukan sekadar janji di atas kertas. "Kami berharap pemerintah dapat memberikan kepastian terkait langkah penanganan yang sedang dipersiapkan bagi masyarakat di kawasan tersebut," ungkapnya.