Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil posisi tegas dalam menghadapi fenomena Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender di wilayahnya. Langkah ini diambil melalui koordinasi intensif bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah guna memastikan tindakan berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
// RELATED STORIES
Suka dengan artikel ini?
Dapatkan lebih banyak informasi teknologi menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe Sekarang →Berdasarkan keterangan yang dihimpun di Hotel Pullman, Kota Bandung, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyatakan perang terhadap fenomena ini, terutama jika melibatkan aparatur sipil negara. Pernyataan tersebut disampaikan usai menghadiri agenda Selangor International Business Summit 2026.
"Sudah saya sampaikan beberapa kali bahwa kami Pemerintah Provinsi Jabar memerangi yang namanya LGBT di wilayah Jabar," tegas Erwan Setiawan di hadapan para awak media dengan nada bertenaga.
Menurut Erwan Setiawan, regulasi penegakan disiplin bagi aparatur sipil negara yang terbukti melanggar akan merujuk sepenuhnya pada ketentuan undang-undang. Pemerintah tidak akan ragu menjatuhkan sanksi administratif yang berat demi menjaga integritas institusi.
"Kalau memang sesuai perundang-undangan, sanksi paling beratnya adalah pemberhentian. Dan apabila ada yang masuk perbuatan pidana, kita serahkan kepada aparat penegak hukum," ucap Erwan Setiawan menerangkan konsekuensi logis dari pelanggaran tersebut.
Selain penegakan internal, penanganan ini memerlukan mata dan telinga dari publik. Pemerintah daerah meminta partisipasi aktif warga untuk melaporkan setiap indikasi pelanggaran yang mengganggu ketertiban hukum dan norma sosial.
"Saya berharap masyarakat memberikan laporan-laporan yang akurat, baik kepada kepolisian maupun kepada kami, sehingga kami dapat segera mengambil langkah sesuai kewenangan," kata Erwan Setiawan menutup penjelasannya.