Angin berembus di Kota Medan, membawa beban dari kota-kota yang gelisah. Di sana, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) berkumpul. Mereka merumuskan sembilan rekomendasi untuk dikirim kepada Presiden Prabowo Subianto. Satu hal yang mereka tuntut dengan tegas: biarkan orang-orang lokal bekerja di tanah mereka sendiri.
// RELATED STORIES
Suka dengan artikel ini?
Dapatkan lebih banyak informasi teknologi menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe Sekarang →Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) adalah rencana yang besar. Namun, sebuah rencana besar harus memberi makan bagi jiwa-jiwa di sekitarnya. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) didirikan, tetapi orang-orang di kota tidak tahu di mana tempat itu berdiri, atau siapa yang bekerja di dalamnya. Ada rasa sunyi yang mengancam ketika pekerjaan besar datang tetapi orang-orang setempat hanya menjadi penonton.
Berdasarkan pernyataan Ketua APEKSI Eri Cahyadi saat konferensi pers di Medan pada Kamis, 2 Juli 2026, ekonomi harus bergerak dari bawah. "Ini kami juga berpikir ketika Makanan Bergizi Gratis (MBG) ini melibatkan UMKM, perencanaannya, pelaksanaannya melibatkan UMKM atau kantin sekolah, dan yang bekerja adalah warga sekitar, maka ini akan menggerakkan ekonomi dan warga sekitar. Jadi SPPG-nya tapi yang bekerja bukan warga sekitar," kata Eri. Suaranya datar, tetapi mengandung kebenaran yang mutlak.
Menurut Eri, masalah ini menjadi poin ketujuh dalam rekomendasi Rakernas APEKSI ke-18. Tujuannya adalah memperkuat ekonomi lokal dan memastikan usaha kecil menciptakan lapangan kerja. Namun kenyataan di lapangan berkata lain. Pemerintah kota seperti berjalan di dalam kegelapan tanpa informasi yang jelas dari Badan Gizi Nasional (BGN).
"Pertama, kami di setiap kota itu tidak mengetahui titik SPPG yang BGN tetapkan, berapa lokasi yang akan ada SPPG. Kedua, kami juga tidak pernah diberikan informasi terkait pekerja yang bekerja di setiap SPPG. Karena itu lah ketika turun, ada SPPG yang hampir 90 persen bukan dari warga lokal. Maka secara otomatis akan terjadi penolakan, karena Pak Presiden menyampaikan akan membuka lapangan kerja," ujar Wali Kota Surabaya itu.
Sebuah kota membutuhkan pekerjaan untuk menghidupi warganya. Jika satu tempat membutuhkan lima puluh pekerja, dan ada seratus tempat, maka lima ribu orang akan terbebas dari lapar dan ketidakpastian. Menurut Eri, warga akan mulai bertanya-tanya dengan getir jika mereka melihat orang asing masuk dan mengambil roti dari meja mereka sendiri. "Bisa kita bayangkan jika satu SPPG terdiri dari 50 orang yang bekerja, ketika ada 100 maka ada 5000 terbuka lapangan pekerjaan. Ketika itu bukan warga lokal maka mereka akan bertanya mengapa yang bekerja bukan warga kami," ucapnya.
Pemerintah kota ingin terlibat. Bukan untuk kekuasaan, tetapi untuk memastikan segalanya berjalan dengan benar. Menurut mereka, keterlibatan lokal menjamin dapur-dapur itu tetap bersih, higienis, dan makanan sampai ke tangan anak-anak yang tepat. Mereka tahu persis sekolah mana yang membutuhkan bantuan.
Ini juga tentang urusan perut dan harga-harga yang mengamuk di pasar. Dengan keterlibatan pemerintah kota, pasokan bahan pokok seperti beras, minyak, dan telur dapat dikendalikan langsung dari peternak, bukan lewat tangan-tangan tengkulak yang serakah. "Terakhir, kami akan bisa menjaga inflasi. Ketika SPPG membutuhkan bahan dasar seperti beras, telur, minyak maka di situ kita tahu berapa jumlah minyak yang dibutuhkan semua SPPG di setiap kota. Maka di situ akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang luar biasa," kata Eri menjelaskan.
Eri mencontohkan Surabaya, kota yang dipimpinnya. Surabaya tidak menghasilkan telur, mereka mendatangkannya dari Kota Blitar. Hubungan yang jujur antara peternak dan dapur gizi adalah kunci menjaga stabilitas. "Kami mau memastikan bahwa harga telur yang diterima SPPG itu tidak lagi dari tengkulak tapi dari peternak. Jadi inflasi itu bisa kita jaga, tidak ada lagi yang terlalu mahal dan murah. Kami tidak pernah peduli siapa pemilik SPPG, tapi yang kami pastikan hanya ketika semua tepat sasaran, pekerjanya warga lokal," tegasnya.
Kini rekomendasi itu telah tertulis. APEKSI menunggu jawaban dari istana, berharap Presiden Prabowo Subianto mendengar suara dari kota-kota ini. "Ini lah salah satu rekomendasi kami ke presiden. Ketika bisa bertemu dan beliau mengatakan apakah walikota bisa menjadikan MBG tepat sasaran, yang bekerja adalah warga lokal maka kami APEKSI mewakili seluruh Indonesia siap jadi garda terdepan untuk memastikan bahwa itu tepat sasaran dan membuka lapangan pekerjaan," pungkas Eri. Mereka siap berdiri di garis depan, menghadapi tugas yang berat.