Lelaki itu bicara tentang desa dan pangan yang harus diurus dengan benar. Di Makassar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa 40.000 Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP akan segera rampung. Koperasi-koperasi ini dijadwalkan beroperasi penuh pada Oktober 2026 untuk menggerakkan roda ekonomi yang lesu di tingkat desa di seluruh Indonesia.
// RELATED STORIES
Suka dengan artikel ini?
Dapatkan lebih banyak informasi teknologi menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe Sekarang →Target awal sebenarnya lebih besar, namun pemerintah memilih fokus pada jumlah yang realistis untuk tahun ini. Menurut penjelasan Zulkifli Hasan setelah menghadiri acara Apdesi se-Sulsel di Balai Prajurit Jenderal TNI M Yusuf, Makassar, persiapan akhir sedang dilakukan bersama kementerian terkait.
"Sekarang fokus kita selesaikan. Saya sudah rapat dengan badan dan seluruh kementerian terkait, fokus tahun ini untuk 40 ribu. Bahkan bisa sampai 36 ribu lebih. Tapi, kita kemungkinan cadangkan sampai Rp40 ribu tahun ini," ujar Zulkifli Hasan dengan tegas kepada para wartawan.
Pembangunan fisik dan administrasi dikejar agar selesai pada September. Berdasarkan rencana tersebut, bulan berikutnya menjadi awal bagi koperasi ini untuk melayani warga. Pemerintah ingin melihat hasil nyata dari pemangkasan target awal yang semula direncanakan sebanyak 80.000 unit tersebut.
"Fokus biar jalan, biar bagus, nanti tahun depan, kita lihat perkembangan seperti apa," kata Zulkifli Hasan saat menjelaskan alasan perubahan target demi efektivitas program di lapangan.
Koperasi desa ini tidak akan dibiarkan kosong. Di hadapan para kepala desa, menteri menjelaskan bahwa segala urusan bantuan logistik negara akan dipusatkan di sana. Program Keluarga Harapan, alat pertanian, hingga distribusi komoditas bersubsidi seperti pupuk dan gas akan dikelola oleh pengurus koperasi.
"Nanti PKH, bantuan alsintan dan semua kebutuhan pemerintah didrop ke kopdes. Dari kopdes membagikan ke masyarakat. Ada juga bayar listrik, telepon nanti bisa di kopdes. Yang subsidi pupuk, gas juga dijual di kopdes," ucap Zulkifli Hasan menambahkan.
Selain urusan distribusi, tempat ini juga akan bertindak sebagai pembeli hasil bumi yang pasti. Petani dan nelayan tidak perlu lagi cemas memikirkan tengkulak yang mempermainkan harga, karena koperasi akan membeli langsung dengan harga yang adil bagi keringat mereka.
Pemerintah daerah di Sulawesi Selatan menyatakan kesiapannya untuk mengikuti arahan ini. Menurut Sekretaris Daerah Pemprov Sulsel Jufri Rahman, beroperasinya puluhan ribu koperasi ini akan merapikan tata kelola ekonomi desa, walau mereka masih menunggu instruksi teknis selanjutnya dari Jakarta.
"Kita tunggu arahan kementerian, semua diatur dan terpusat. Penetapan jumlah, pengurangan itu harus aturan pusat. Kita tunggu kriteria, bagaimana mengurangi itu, nanti kita lakukan sesuai arahan," kata Jufri Rahman menyikapi penyesuaian kuota di wilayahnya. Sejauh ini, struktur manajemen telah disiapkan dengan melibatkan 3.059 pengurus yang tersebar di 24 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan.