Pemerintah Kota Malang mengambil langkah tegas dalam memperkuat tata kelola birokrasi. Langkah ini diwujudkan melalui penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang intensif. Komitmen tersebut dibahas secara mendalam dalam agenda Sosialisasi Penguatan Penyelenggaraan SPIP. Acara yang diinisiasi oleh Inspektorat Daerah Kota Malang ini berlangsung di Hotel Savana.
// RELATED STORIES
Suka dengan artikel ini?
Dapatkan lebih banyak informasi teknologi menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe Sekarang →Berdasarkan penilaian dari Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur, Hasoloan Manalu, Pemerintah Kota Malang menunjukkan keseriusan yang tinggi. Menurut Hasoloan, orientasi penguatan SPIP kini telah bergeser dari sekadar formalitas dokumen menuju substansi pelaksanaan di lapangan.
"Acara hari ini menunjukkan bahwa komitmen Pak Wali Kota bersama seluruh jajaran sangat tinggi untuk memperkuat tata kelola. Yang dinilai sekarang bukan hanya dokumen-dokumen internal, tetapi juga substansi pengendaliannya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan program hingga pencapaian tujuan pemerintahan secara efektif dan efisien," ungkap Hasoloan.
Menurut Hasoloan, sistem pengendalian yang kokoh adalah fondasi utama bagi keberhasilan program daerah. Sistem ini bertugas menjaga aset, menjamin keandalan laporan keuangan, dan memastikan seluruh roda pemerintahan bergerak patuh pada hukum. Penataan jabatan juga menjadi perhatian penting dalam memperkuat benteng pertahanan birokrasi ini.
"Kalau dari sisi pengendalian, itu merupakan hal yang urgen. Dengan adanya pejabat definitif, pencapaian visi dan misi kepala daerah serta target strategis pemerintah daerah akan lebih efektif karena masing-masing perangkat daerah memiliki penanggung jawab yang dapat menjalankan tugas secara penuh," jelas Hasoloan saat menyoroti kekosongan jabatan struktural.
Berdasarkan penjelasan Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, sosialisasi ini menjadi jawaban atas perubahan indikator penilaian yang ditetapkan BPKP. Penyesuaian regulasi baru sempat membawa dampak pada hasil evaluasi tahun sebelumnya, sehingga langkah perbaikan struktural harus segera diambil.
Pemerintah Kota Malang tidak berjalan sendiri dalam melakukan pembenahan ini. Menurut rencana, pendampingan bersama BPKP Jawa Timur akan digelar untuk menyusun strategi peningkatan mutu kualitas SPIP. Wahyu menegaskan bahwa verifikasi lapangan kini menjadi penentu utama dalam penilaian performa pemerintahan.
"Harapannya nanti dengan adanya hal-hal yang berbeda ini, kepala-kepala perangkat daerah yang bertanggung jawab mulai dari perencanaan, kemudian tata kelola yang baik, dan juga pengendaliannya bisa ditingkatkan. Penilaiannya sekarang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga melihat fakta di lapangan. Jadi administrasi harus baik, implementasinya juga harus benar-benar berjalan," pungkas Wahyu.